JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026 di Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, S.I.K., M.H., IJP Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutup Trunoyudo.

0 Comments